Armansyah: Pesan Asisten Jangan Dulu Terbit Berita Sebelum Tim Turun

MUSIRAWAS, Panjinews.com – Polemik keberadaan 55 Surat Pengakuan Hak (SPH) atas lahan adat di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, dengan luas sekitar 160 hektar, belum menemukan titik terang dan diduga belum ada penyelesaian secara relevan. Hal tersebut diketahui dalam pertemuan masyarakat Desa Semeteh dan Pemerintah Musi Rawas, dimana masyarakat mempertanyakan keberadaan dan dugaan dijualnya lahan adat leluhur mereka.

Saat dikonfirmasi via seluler, Kades Semeteh Armansyah, dirinya belum bisa memberikan klarifikasi. “Kito tunggu hasil tim turun kelapangan be, biar jelas galo duduk persoalnyo, karena sampai saat ini belum ado pembebasan di atas lahan tersebut, kemarin di rapat sudah di jelaskan,” kata Arman saat di bincangi via whats app

Lebih lanjut dikatakannya. ” Kagek be dindo karno kemarin pak asisten la nyampaikan jangan dulu nerbit ke berita sebelum tim turun ke lapangan dindo,” ujarnya.

Sementara itu menurut data yang dihimpun wartawan, dalam pertemuan di ruang Bina Praja Kantor Bupati Musi Rawas pada beberapa waktu yang lalu, Asissten Pemerintahan, Heriyanto, menyambut perwakilan masyarakat yang mempersoalkan ada indikasi penerbitan 55 SPH yang tidak jelas keberadaan lahannya.

Sebagaimana informasi berkembang di tengah masyarakat setempat, 55 SPH tersebut diterbitkan untuk lahan yang berlokasi di hutan Rawang Tembesu dengan kisaran luasnya 160 hektar. Atas dasar 55 SPH itu, masyarakar menduga lahannya sudah di jual oknum Kepala Desa (Kades) kepada perusahaan perkebunan kelapa Sawit PT Arum Makmur Sejahtera (PT AMS).

“Saya masyarakat awam tapi mendengar penjelasan seperti ini seperti sangat tidak masuk akal, sebab terungkap ada lahan 160 hektar, lahan itu dipecah menjadi 55 SPH atas nama masyarakat tertentu, dan indikasinya lahan itu sudah di jual ke PT AMS,” kata Surya Suryono, warga Desa Semeteh yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Diungkapkannya, berdasarkan informasi yang santer di masyarakat desa, ada oknum masyarakat yang menerima uang atas kepemilikan lahan sekitar 55 orang tergantung luas lahan, lahan 1 hektar diberi uang Rp4,5 Juta, sedangkan lahan dengan luas 2 hektar uang yang diterima mencapai Rp9,5 Juta melalui Sekretaris Desa Semeteh, Ahmad Supri.

Baca Juga:  Komunitas Berbagi Galang Dana Untuk Penderita Hidrosefalus

“Uang itu untuk apa, sangat tidak jelas dan tidak masuk akal, Uang itu diberikan melalui pak Sekdes dan bagi yang menerima informasinya harus menandatangani surat pernyataan,” jelas Suryono.

Menurut Suryono, terungkap juga bahwa indikasi permainan lahan yang saat ini ramai ditingkat desa semakin meruncing karena belum lama ini pihak Kecamatan telah melayangkan surat kepada Sekdes Semeteh atas Persoalan SPH yang belum dikembalikan karena dipinjam Sekdes sejak tahun 2013 silam dari Kecamatan Muara Lakitan.

Dalam forum mediasi tersebut, Kepala Desa (Kades) Semeteh, Armansyah, mengatakan bahwa lahan 160 hektar dari 55 SPH yang diperamasalahkan itu, lokasinya berada di Rawang Tembesu dan sudah diterbitkan sejak tahun 2000an.

“Bahkan sampai saat ini, memang Copy-an SPH belum ditembuskan ke pihak Kecamatan untuk di registerkan,” ujar Armansyah.

“SPH 160 hektar sudah terbit sejak tahun 2000, dan lahan tersebut diluar izin PT AMS,” sambungnya.

Sementara itu, Assisten Pemerintahan kabupaten Musi Rawas, Herianto, memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat maupun pemerintah desa untuk menjelaskan detail permaslahan dalam pertemuan tersebut. Sehingga didapatkan kesimpulan, bahwa pihak Pemkab Mura akan turun ke lapangan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut.

Sebab, kedua belah pihak masih bertahan dengan pendapatnya masing-masing, maka dari itu agar dapat kebenarannya butuh turun langsung kelapangan.

“Kalau benar, ada lahan desa yang dijual itu akan berpotensi jadi Perkara dan menimbulkan masalah, untuk itu kita akan jadwalkan waktu bersama sama kroscek kelapangan, jadwalnya nanti kita yang tentukan,” kata Herianto.

Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri puluhan masyarakat, pemerintah desa, kuasa hukum dari kedua belah pihak, dan beberapa pejabat OPD di lingkungan kabupaten Musi Rawas. (TIM/ NAS)

Berikan nilai berita ini?

Berita Terkait ⚡️

error: DILARANG COPAS !!!