Bawaslu: Tahapan Permohonan Sengketa DCS Telah Usai

LUBUKLINGGAU, Panjinews.com – Persoalan bacaleg tidak memenuhi syarat (TMS), Romy Krisna dari partai persatuan pembangunan (PPP), direspon Bawaslu kota Lubuklinggau hanya sebagai tembusan, bukan pengajuan sengketa. Diketahui sebelumnya Romy Krisna dinyatakan TMS oleh kpu karena pernah menjadi napi koruptor.

Ketua Bawaslu Lubuklinggau, Mursyidi didampingi Komisioner divisi penindakan, Bahusi mengatakan tahapan untuk mengajukan sengketa daftar caleg sementara (DCS), itu telah lewat tahapannya, diungkapkannya menurut perbawaslu nomor 18 tahun 2017. “Bacaleg yang TMS dapat mengajukan sengketa pada bawaslu maksimal tiga hari setelah ditetapkannya DCS,” ungkapnya.

Sedangkan kemarin (4/9) pihaknya baru menerima surat dari yang bersangkutan (Romy Krisna) tertanggal 8 agustus, bentuk surat itupun hanya tembusan bukan pengajuan sengketa.

“Yang bersangkutan berdalih saat itu kita (Bawaslu) sedang demisioner, itu saya sangkal kalau bawaslu tidak pernah merasa demisioner berdasarkan perbawaslu 563 undang-undang nomor 7 tahun 2017, sudah jelas kalau panwaslu kabupaten/ kota tetap bertanggung jawab pada pelaksanaan tugas selagi bawaslu belum terbentuk. Kantor kita selalu buka dan tidak ada laporan surat masuk dari staf kita sejauh ini,” jelasnya.

Untuk itu bawaslu tak bisa berbuat banyak, selain tahapan untuk mengajukan sengketa telah lewat, hingga hari ini juga surat yang masuk hanya tembusan bukan pengajuan sengketa.

Terpisah, Ketua KPU Lubuklinggau, Luqman Hakim saat dibincangi wartawan mengatakan Peraturan KPU Romy Krisna dinyatakan tidak memenuhi syarat, dikarenakan mantan narapidana kasus korupsi.

“Opsi terakhir bisa saja masuk Daftar Pemilih Tetap (DCT). Asalkan ada putusan Mahkamah Agung (MA) atau petunjuk tehnis dari KPU RI mengenai syarat pencalonan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU, atau ada aturan terbaru,” tukasnya. NSR

Berikan nilai berita ini?

Berita Terkait ⚡️

error: DILARANG COPAS !!!