Dialog Indonesia Bangkit Bebas Dari Atribut Tagar 2019 Ganti Presiden

LUBUKLINGGAU, Panjinews.com – Kegiatan dialog Indonesia bangkit diagendakan pada minggu (2/9) mendatang, Ketua peneyelenggara, Bambang Ekalaya saat diwawancarai awak media mengungkapkan di momentum dialog tersebut pihaknya mendatangkan 3 tokoh nasional dan 1 pembicara lokal.

“Insha Allah akan dihadiri, Roky Gerung, Ratna Sarumpaet, Indra Ade Chaniago dan Ngimanudin. Kita berharap dalam dialog tersebut akan menciptakan win solusion untuk permasalahan yang ada saat ini, khususnya dikota Lubuklinggau,” terangnya.

Ditegaskan, Bambang Ekalaya kalau kegiatan dialog Indonesia bangkit ini tidak akan memakai atribut tagar 2019 ganti presiden, baik itu baju maupun baleho.

“Namun bila terkait pembahasan didalamnya nanti kemungkinan besar akan ada pembahasan ganti presiden, tapi kalau atributnya kita menghargai perbedaan pilihan kita dalam pilpres, dan demi menjaga kedamaian dan kebhinekaan khususnya di kota Lubuklinggau,” ungkapnya.

Bambang menambahkan, kalau pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak keamanan, dan semuanya telah melalui mekanisme prosedur yang semestinya. “Estimasi peserta 100 orang yang telah kita koordinasikan ke pihak keamanan, namun tidak menutup kemungkinan akan bertamabah, dan akan kami koordinasikan kembali,” jelasnya.

Harapannya semoga tidak terjadi gesekan pro dan kontra dalam kegiatan yang akan dilaksanankan pihaknya. “Kami menghargai perbedaan pendapat dan tolong hargai juga pilihan kami, silahkan boleh kontra namun jangan sampai ada boikot dan benturan fisik, itu yang kita harapkan, karena kebebasan berpendapat dan berdemokrasi di lindungi oleh undang-undang,” katanya.

Sementara itu di tempat terpisah, Kapolres Kota Lubuklinggau, AKBP Sunandar menegaskan, bahwa di alam demokrasi kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusi, namun perlu diketahui bahwa hak tersebut, tidak bersifat absolute. Ada batasan-batasan yang harus dipatuhi.

“Pihak penyelenggara suatu kegiatan harus tetap menjaga nilai-nilai persatuan kesatuan, etika dan moral, mengutamakan kepentingan berbangsa dan bernegara serta kebhinekaan. Ketika batasan-batasan ini dilanggar, kami sebagai aparat keamanan dengan pertimbangan untuk kepentingan umum, mencegah timbulnya konflik dan disintegrasi akan menggunakan kewenangan diskresi untuk membubarkan giat tersebut,” tegasnya. NSR

Berikan nilai berita ini?

Berita Terkait ⚡️

error: DILARANG COPAS !!!