DPMPTSP Sudah Panggil Pihak PT Galempa

EMPATLAWANG, Panjinews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Empat Lawang telah memanggil pihak PT Galempa guna meminta konfirmasi terkait kabar kolepnya perusahaan yang bergerak dibidang sawit itu.

Kepala DPMPTSP Empat Lawang, Muhammad Mursadi membenarkan, bahwa pihaknya sudah memanggil pihak PT Galempa dan hadir langsung Jendral Menejer (JM) PT Galempa menemuinya. Setelah di konfirmasi, ternyata pemberhentian tersebut bukan berbentuk PHK pada umumnya, tapi pemberhentian tersebut dengan alasan rasionalisasi dan efisiensi perusahaan.

“Sudah kami panggil. Dari keterangan JM ini bahwa mereka bukan pengehentian operasional, tapi pemberhentian itu sifatny rasionalisasi dan efesiensi pihak perusahaan. Karena perusahaan terdampak dari faktor eksternal harga sawit yang terus anjlok sehingga perusahaan secara group lagi dalam posisi tidak baik. Dan juga pengaruh faktor internal. Lahan baru bisa produski sangat kecil. Tidak menutupi biaya operasional secara keseluruhan,” ujar Mursadi saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Ia menjelaskan, Rasionalisasi dan efisiensi yang dilakukan PT Galempa bukan PHK. Tapi pekerja yang berjumlah 109 orang tersebut bekerja dengan sistem kontrak. Dan kebetulan kontrak kerjanya habis. Dengan alasan efisiensi tadi, memangingat beberapa faktor yang dialami perusahaan maka kontrak 109 pekerja tersebut tidak diperpanjang.

“Jadi bukan PHK seperti pada umumnya. Melainkan pekerja itu kontraknya habis dan tidak diperpanjang dengan alasan rasionalisasi dan efisiensi perusahaan,” katanya.

Namun demikian, Mursadi menuturkan, 109 pekerja tersebut tetap dipenuhi hak hak mereka oleh pihak Galempa, salah satunya dengan memberikan pesangon untuk para pekerja tersebut.

Mursadi menegaskan, pihaknya menerima secara baik konfirmasi dari pihak Galempa tersebut. Akan tetapi pihaknya akan tetap melakukan peninjauan secara langsung apakah konfirmasi dari petinggi PT Galempa itu sesuai dengan kondisi dilapangan atau tidak. “Nanti penjelasan seperti itu, ternyata dilapangan berbeda. Nah ini perlu kita cek, apakah sesuai secara fakta atau tidak,” tegasnya.

Baca Juga:  Realisasi Dana Kelurahan Tahap Pertama Sudah 100 Persen

Selain itu, Mursadi menjelaskan, sejak beroperasi dari tahun 2012, ternyata PT Galempa masih banyak belum mengantongi izin dan memenuhi aturan aturan yang berlaku. Diantaranya yakni Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang ditempatinya belum dimiliki PT Galempa.

Seharusnya, terhitung sejak 2017 PT Galempa sudah diwajibkan mengatongi HGU tersebut. “Kami selaku pemerintah terutama Pak Bupati meminta PT Galempa untuk teyap melanjutkan investasi di Empat Lawang. Namun, tetap harus memenuhi apa yang menjadi kewajiban. Yakni masalah izin termasuk HGU dan aturan aturan lainnya,” tutup dia. TIM

Berikan nilai berita ini?

Berita Terkait ⚡️

error: DILARANG COPAS !!!