Dukung Paslon 01, ASN Tidak Netral Direkomendasikan ke KASN

MUSIRAWAS, Panjinews.com – Oknum Aparatur Negeri Sipil (ASN) berinisial NH yang bertugas disalah satu dinas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tebukri melanggar kode etik berdasarkan pemeriksaan Bawaslu setempat. Untuk menentukan sanksi bagi oknum ASN tersesebut pihak Bawaslu meneruskan rekomendasi hasi pemeriksaan kwpada Komisi ASN (KASN).

Sebagaimana dalam pemberitahuan hasil laporan yang dikeluarkan oleh pihak Bawaslu Musi Rawas, NH dilaporkan karena di duga melanggal pasal 70 ayat 1 hurup B, UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan larangan melibatkan ASN,TNI dan Polri dalam kegiatan kampanye. Dalam laporan yang teregister.No.005/Reg/LP/PB/Kab/10.06/X/2020.

Dari hasil pwnelitian dan pemeriksaan kedua Gakumdu kabupaten Musi Rawas, maka saudari NH disebutkan terbukti melanggar kode etik sebagai ASN dan akn direkomedasikan kepada KASN pemberitahuan status laporan tersebut dikeluarkan pada 29 oktober 2020 yang langsung di tandatangani oleh Oktureni sebagai Ketua Bawaslu Musi Rawas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Reni Oktureni Sandara Kirana , saat dikonfirmasi Rabu (04/10/2020) masalah ini menjelaskan bahwa dirinya tidak mau memberikan tanggapan apapun karena fokus dalam pengawasan ” Saya tidak bersedia menanggapi apapun, sekarang saya fokus ke pengawasan kampanye. Silahkan ke kantor besok,” tutupnya.

Sementara Ketua Tim Advokasi Pasangan Nomor 2 H.Hendra Gunawan – H. Mulyana , Gress Selly,SH MH menangapi bahwa pihaknya hanya mendampingi timses yang melaporkan temuan dugaan palanggaran terkait adanya laporan tersebut terhadap Bawaslu Kabupaten Musi Rawas. Pilkada serentak akan diselenggarakan kembali pada 2020. Salah satunya di Kabupaten Musi Rawas, maka dari itu ASN netralitasnya perlu di pegang teguh oleh Setiap ASN

Sebagaimana yang diatur dalam PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Pada Pilkada tahun 2017 dan Pemilu Serentak 2018, Kementerian PANRB juga telah mengeluarkan Surat Edaran mengenai pelaksanaan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia tersebut.

Baca Juga:  "Wujudkan Pilkada Berkualitas" Panwascam Muara Lakitan Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Pengukuran netralitas pada ASN dibagi menjadi empat indikator. Indikator tersebut adalah netralitas dalam karier ASN, netralitas dalam hubungan partai politik, netralitas pada kegiatan kampanye, dan netralitas dalam pelayanan publik.

Dari keempat indikator tersebut, pelanggaran netralitas sering terjadi pada indikator ketiga, yaitu netralitas pada kegiatan kampanye. Dalam indikator tersebut terdapat beberapa poin yang merinci mengenai kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh ASN dalam menjaga netralitasnya.

Pertama, penggunaan media sosial tidak mendudukung aktivitas kampanye. Kedua, tidak ikut dalam kegiatan kampanye. Ketiga, tidak membagi-bagi uang dan souvenir kepada pemilih, dan keempat, tidak melibatkan pejabat negara dan daerah dalam kegiatan kampanye.

Selanjutnya, tidak menggunakan fasilitas negara atau pemerintah dalam kegiatan kampanye. Keenam, tidak melakukan mobilisasi ASN lain dalam ajakan memilih paslon. “Dan terakhir, tidak memberikan janji program pembangunan kepada masyarakat,” kata Grees Selly

Tambahnya ” penting bagi ASN untuk bersikap netral dan tidak memihak. Jika tidak netral, maka akan berdampak pada profesionalitas ASN dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dampak negatif lainnya adalah adanya pengkotak-kotakan PNS yang didasarkan pilihan politik, hingga konflik dan benturan kepentingan atas keberpihakan terhadap suatu calon,” tutupnya. (RIL/ NAS)

Berikan nilai berita ini?

Berita Terkait ⚡️

error: DILARANG COPAS !!!