Kekalahan Pemkot vs Cikencreng Yang Berujung Damai, itu Seperti Melaknat Kami

LUBUKLINGGAU, Panjinews.com – Ratusan warga kecamatan Lubuklinggau Utara 1, kembali melakukan aksi damai dikantor Dprd lubuklinggau. Aksi yang kesekian kalinya ini menuntut pihak Dprd dan pemkot untuk berpihak kepada rakyat, Selasa (23/7).

Aksi ini mempertanyakan lagi keputusan yang telah difasilitasi DPRD Lubuklinggau pada tahun lalu terkait kejelasan hak mereka yang dikatakan bukan hak mereka atas lahan Eks PT Cikencreng. Kesepakatan dimaksud telah difasilitasi DPRD Lubuklinggau dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemangku kepentingan.

“Kesepakatan tersebut diantaranya, Pemkot Lubuklinggau harus menjelaskan duduk perkara mengapa PT. Cikencreng masih berkuasa sementara HGU-nya telah habis per 31 Desember 2017 yang lalu. Menuntut pemerintah untuk merealisasikan janji pemerintah pada perjanjian awal Tanggal 12 Maret 2018 yang sesumbar akan membela rakyat sampai titik darah penghabisan yang pada kenyataannya,” ungkap Dodi salah satu orator di depan gedung Dprd kota Lubuklinggau.

saat ini masyarakat merasa terkhianati atas perjanjian kesepakatan bersama antara Pemkot Lubuklinggau dan PT. Cikencreng tanpa melibatkan warga. Membatalkan kerjasama dan perdamaian antara Pihak PT. Cikencreng dan Pemerintah Kota Lubuklinggau pada hari Jum’at, 23 Oktober 2018 yang lalu yang diregistrasikan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor: 40/PDT.G/2017/PN.LLG. Menyepakati dan menyetujui untuk kembali kepada Perjanjian Tiga Pihak yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau, Masyarakat, serta Anggota Legislatif yang ditandatangani pada Tanggal 12 Maret 2018.

Menurutnya, warga tetap teguh pendirian mempertahankan hak, karena itu sudah sah tanah sejak leluhur mereka. “Kalau ada pembangunan kami tidak menentang tapi diganti dengan prosedur. Kami tidak mau tanah perorong 2 ha, ditukar 1 kavling. Tidak ada lagi PT Cikencreng ini karena sejak dekade 90an tidak ada lagi nama Cikencreng,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan, Frans Sembiring selaku koordinator Aliansi Selamatkan Hak Rakyat (ASHAR), pemerintah harus menjelaskan segamblang-gamblangnya terkait permasalahan ini. “Dengan adanya kesepakatan Pemkot Lubuklinggau dan Cikencreng benar-benar melukai hati rakyat. Ada apa ini? kenapa tiba-tiba mereka berdamai? ini yang kami pertanyakan,” jelasnya.

Sementara salah satu warga di Kelurahan Petanang Ilir, Amir (45) juga mengungkapkan kekecewaannya.

“Kami benar-benar kecewa dengan pak Nanan (sapaan akrab walikota Lubuklinggau H. SN.Prana Putra Sohe) secara diam-diam melakukan perdamaian dengan Cikencreng. Malah untuk lahan katanya tidak ada ganti rugi sama sekali. Padahal kami milih pak Nanan kemarin, harapannya katanya untuk mensejahterakan rakyat, tapi malah seperti ini kejadiannya,
Kalau bukan kalian siapa lagi yg menyuarakan aspirasi kami. Kekalahan pemkot vs pt cikencreng yang berujung damai dan berbagi tanah, itu sama saja melaknat kami,” tambahnya.

Setelah mendengarkan beberapa orasi pemuka dari tuntutan warga, yang telah di sambut langsung oleh ketua dprd dan kapolres Lubuklinggau, akhirnya sekitar pukul 11.00 WIB dengan kembali di fasilitasi DPRD Lubuklinggau, akhirnya Ketua DPRD H Rodi Wijaya dan H Merismon serta Kapolres AKBP Dwi Hartono mengundang pihak terkait untuk mejelaskan bersama dihadapan warga, sekira satu jam kemudian hadir Wawako, H Sulaiman Kohar, Sekda HA Rahman Sani, Kepala BPN, Bukhori menemui warga di teras DPRD.

Baca Juga:  Diduga Ada Aktivitas Gereja Terselubung

Disampaikan Wawako H Sulaiman Kohar bersejarah, awalnya luasan lahan PT Cikencreng yakni 1.245 Ha, karena sudah lama tidak dgarap maka jadi kebun rumah dan usaha. Selama ini juga Pemkot dan instansi lain ikut bangun dan ada 33 bangunan, karena menurut awam mereka tidak ada hak lagi karena telantar kembali ke negara.

“Karena masih ragu 33 hak pakai pemerintah ini mengajukan hak pakai dan dikeluarkan 13 surat hak pakai yang keluar. Ternyata ada lagi warga digugat pengadilan perdata dan dibatalkan hal warga ini. Akhirnya Cikencreng bangkit mengakui mereka punya hak atas seluruh lahan yang ada dan menggugat atas 11 sertifikat yang dikeluarkan BPN ke PTUN,” ceritanya.

Karena menurut Cikencreng, bahwa BPN tidak berhak mengeluarkan hak guna pakai terhadap pemkot karena masih lahan mereka.

“Negara kita negara hukum, akhirnya Pemkot tidak bisa berbuat apa-apa. Perkiran kita pasti habis-habisan mereka akan mengusur aset pemerintah karena kalah dan menuntut Rp230 miliar. Tidak mungkin direalisasi, lalu dimediasi oleh pemerintah pusat karena Pemkot bersiteguh lahan ini terlantar dan habis HGU,” paparnya.

Ini tentu berdampak ke masyarakat atas lahan yang masih dikuasai warga. Berapa kali rapat Pemkot dan Cikencreng, munculah putusan yglang inkrach dari PN Lubuklinggau. Poin yg saya ingat dari 1.245 ha ini atas keputusan bersama hak pakai 534 ha digunakan Pemkot, 631 ha terhadap Cikencreng dan 80 Ha IIslamic Center dan dibuat tim terpadu.

“Simpan nian surat yang warga pegang apakah ada tanaman atau rumah, baik bentuknya SPH dan akan didata. Alas hak ini kita pegang nian, bahwa bangun berdasarkan izin baik kadus, kades, lurah dan sebagainya. Kebijakan ini yang akan kita rasan, kalau ganti rugi mungkin tidak bisa kalau belum hak milik. Saat ini masih proses tim untuk pendataan yakinlah pemerintah tidak akan menyakiti rakyatnya. Tentunya pemerintah tidak sebatas ini saja memperjuangkan hak rakyat dan akan terus berlanjut,” tegas Wawako.

Sementara ketua BPN Bukhori menyampaikan, BPN sifatnya menunggu invetarisir. Dirinya meralat, bahwa 13 sertifikat tidak dibatalkan termasuk akan dibuatkan sertifikat terhadap lahan Mako Brimob, Koramil, Kemenag dan akan dikeluarkan.

“Kalau jelas atas lahan di 10 kelurahan ini kami siap mengrluarkan PTSL. Memang saat ini kurang komunikasi warga dengan BPN saja,” pungkasnya. NSR

Berikan nilai berita ini?

Berita Terkait ⚡️

error: DILARANG COPAS !!!