Masyarakat Desak DPRD Bentuk Pansus Agraria di Lahan eks PT Cikencreng

LUBUKLINGGAU, Panjinews.com – Menyikapi hasil pertemuan atau audensi antara masyarakat dengan pemerintah dan BPN kota lubuklinggau yang difasilitasi oleh komisi I dprd kota lubuklinggau pada beberapa waktu yang lalu, ternyata tidak menemukan jalan terbaik untuk masyarakat penggarap.

Dari penjelasan pihak pemerintah ataupun BPN kota lubuklinggau, akte perdamaian tentang pembagian lahan yang di putuskan oleh pengadilan kota lubuklinggau menjadi dasar hukum penguasaan tanah oleh pemkot lubuklinggau serta penerbitan sertifikat oleh BPN Diatas tanah eks pt cikencreng yang ditelantarkan dan telah berakhir HGU pada bulan desember 2017 dan telah digarap puluhan tahun oleh masyarakat pribumi sebagai mata pencaharian dan tempat tinggal,

Menurut salah satu tokoh pemuda lubuklinggau utara I, Doddy Juliansyah mengatakan pertemuan yang dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama tokoh pemuda kelurahan petanang pertemuan dilasaksanakan di ruang banmus dprd kota llg hari senin tanggal 23 maret 2021 DPRD sebagai fasilitator ternyata malah membuat masyarakat kecewa dan masyarakat menggagap bahwa pemkot dan BPN telah melabrak aturan UU pokok agraria no 5 tahun 1960, ketika masyarakat mempertanyakan status tanah eks pt cikencreng yg telah berakhir HGU pada bulan desember tahun 2017 pihak BPN tidak bisa menjawab,

Lanjutnya, Dalam uu pokok agraria menjelaskan ketika HGU sebuah perusahaan berakhir maka tanah tersebut menjadi tanah yang dkuasai langsung oleh negara, ini sangat melenceng yang terjadi dikota lubuklinggau sebuah HGU yang sudah berakhir, pemerintah daerah dan perusahaan memiliki hak penguasan atas tanah dengan luas 1245 Ha hanya berdasarkan hasil akte perdamaian yang diputuskan pengadilan dan ini juga diakui sah oleh Pihak BPN Kota lubuklinggau,

“Padahal fakta yg terjadi dilapangan masyarakat sudah puluhan tahun menggarap, mendirikan tempat tinggal bahkan ada satu kelurahan dikota lubuklinggau yang masyarakatnya tidak satupun memiliki alas hak atas tempat tinggal mereka,” terang Doddy

Baca Juga:  Pelajar Alami 2 Luka Tusuk Saat di Begal

Maka dengan permasalahan agraria yang tidak terselesaikan dan dampak yang akan terjadi memunculkan konflik agraria di kota lubuklinggau, masyarakat akan mengajukan surat permohonan kepada DPRD kota lubuklinggau untuk membentuk pansus permasalahan agraria dikota lubuklinggau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ditengah tengah masyarakat. RIL/ NAS

Berikan nilai berita ini?

Berita Terkait ⚡️

error: DILARANG COPAS !!!