Menguak Fakta Sejarah Tanah Aset Yang di Klaim Milik Pribadi

LUBUKLINGGAU, Panjinews.com – Konflik lahan kawasan Masjid Baitul A’la dan Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari (STAIS BS) yang diklaim Dedi Rochaka Wijaya terus bergulir.

Nampak pagar beton yang dibangun oknum yang mengaku tanah miliknya, yang mengelilingi masjid Baitul A’la dan kompleks pendidikan di Stais Bumi Silampari.

Pihak Yayasan STAIS BS Lubuklinggau mengungkap fakta sejarah mengenai lahan yang masih tercatat resmi sebagai milik Pemkab Musi Rawas yang diklaim mertua Khoirul Umri (caleg Dprd lubuklinggau) tersebut.

Ketua Yayasan Baitul A’la, Syamsul Anwar, saat konfrensi pers
mengatakan, pihaknya memiliki dokumen-dokumen riwayat tanah yang sekarang dikelolanya dan menjadi tempat pendidikan dan peribadatan tersebut.

” Tanah atau lahan kedudukan pembangunan Masjid Baitul A’la dan sekitarnya merupakan tanah Erfahct atau bekas perkebunan belanda, sesuai aturan tanah bekas Erfahct sejak 1980 atau 20 tahun setelah UU Pokok Agraria diterbitkan tahun 1960 lalu, dengan telah menjadi tanah negara, kebijakan peruntukan selanjutnya tergantung kebijakan pemerintah sebagai pihak yang mengatur negara,”tegasnya, Rabu (9/1).

Syamsul menjelaskan secara detail riwayat tanah yang telah dipagar tembok beton oleh pihak yang mengklaim tersebut.
Bahwa pada tahun 1970 Bupati kepala daerah tingkat II Musi Rawas menyerahkan tanah eks Perkebunan Belanda kepada Unicef melalui Gubernur Sumsel untuk dibangun Gedung Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) di Kabupaten Musi Rawas yang diperkirakan 10 tahun.

” Pada tahun 1971 berdiri lah bangunan kantor bersama Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, dan Dinas Kehawanan. Kemudian pada tahun 1978 BPGD selesai melaksanakan perbaikan gizi dan secara otomatis tanah tersebut kembali kepada Bupati Kepala Daerah Musi Rawas,”terangnya.

Kemudian, yang tak kalah penting adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Musi Rawas nomor :121/HK/1985 bahwa sehubungan dengan akan dibangunnya masjid yang dana nya dari yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila maka Bupati Musi Rawas menyerahkan tanah eks BPGD ke Yayasan Biatul A’la dan selanjutnya untuk menunjang pendidikan keagamaan dan pembinaan moral generasi muda di Kabupaten Musi Rawas, bersamaan dengah itu Bupati Musi Rawas menyerahkan pula tanah eks BPGD tersebut untuk pembangunan STAIS BS dan lembaga pendidikan lainnya.

Selanjutnya, saat pemekaran Kota Lubuklinggau dan inventarisasi aset menunjukan bahwa tidak ada perubahan kepemilikan tetap menjadi asset Musi Rawas.

“Ditahun 2005 ada pemagaran besi oleh pihak tertentu dan berlanjut pemagaran tembok beton pada Mei 2018, dan kami terus melakukan upaya mempertahankan tanah ini karena aset ini milik negara,”tegasnya.

Hingga saat ini, pihak yayasan Baitul A’la telah mendapat dua kali surat teguran dari Dedi Rochaka Wijaya untuk membongkar bangunan yang berada ditanah yang diklaimnya.

” Kami juga telah mengajukan ke BPN untuk ukur ulang, karena sepengetahuan kami tanah Dedi itu hanya 150 meter dan letaknya dibelakang STAIS, itu tertera di peta sertifikat yang dimiliki Dedi, pihaknya juga meminta agar sertifikat yang dimiliki Dedi ditelusuri dokumen dan riwayatnya,”pintanya.

Hal senada diungkapkan seorang saksi kunci sekaligus tokoh masyarakat, mantan pejabat juga mantan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, serta Dewan Penyantun Yayasan Baitul A’la, H Zainudin Anwar mengungkap riwayat tanah kawasan Yayasan Baitul A’la yang hendak direbut oleh pihak lain yang mengklaim kepemilikannya.

Zainudin Anwar yang dulu merupakan pejabat dimasa bupati-bupati Musi Rawas terdahulu dan 10 tahun menjabat anggota DPRD Musi Rawas, dalam konfrensi Pers itu menegaskan bahwa dimasa itu tidak ada pengalihan aset Pemerintah kepada perorangan, termasuk kepada Dedy Rochaka Wijaya.

Baca Juga:  Usai Saling Ungkap "BOROK" Kades Vs Camat Berdamai

Beberapa kejanggalan diungkap, pertama dasar BPN menerbitkan Sertipikat dilahan Milik negara, kedua dimasa itu tidak ada pengalihan aset Pemkab ke perorangan, ketiga lahan yang diklaim ditahun 2003 masuk daftar inventaris aset, keempat, tahun 1985 saat dibangun Masjid Baitul A’la tidak ada protes, keenam peta lahan di sertipikat Dedy, lahannya hanya seluas 150 M, dan berada dibelakang gedung STAIS.

” Dia kan punya sertitikat tahun 1983, sepengatahuan saya tidak ada aset yang dialihkan, karena tanah ini kalau mau dihibahkan harus ada persetujuan DPRD, maka BPN yang harus dipertanyakan,”tegas H Anwar Zainudin.

Anwar mempertanyakan sertifikat yang dikeluarkan BPN tersebut, proses nya seperti apa dan riwayatnya seperti apa. Apalagi, didalam sertifikat milik Dedy tidak ada pihak pemkab dan yayasan Baitul A’la yang dilibatkan dalam pengukuran tanah.

Bahkan, dalam Konfrensi Pers ini, H Zainudin Anwar menceritakan pengalamannya dan pengetahuannya selama 50 tahun mengabdi di Musi Rawas.

” Saya ini bertemu semua dengan 10 generasi bupati mulai dari Muktar Aman, Kholil Aziz, Sueb, Nangali, Rajab, Supri, Ibnuamin Iskandar, Ridwan Mukti, dan Hendra Hunawan. Sejak awal semua tahu lahan ini lahan Erfahct,”paparnya

Dikatakannya, Status lahan ini diserahkan beruntun kepada bupati yang menjabat. Pada tahun 1990 Bupati Sueb Tamat usai tidak lagi BPGD melihat tidak ada tempat ibadah maka dibangun baitul ala. Untuk menunjang moral generasi juga dibangun STAIS BS.

” Kalau ada orang yang mengatakan yayasan (STAIS) harus bongkar itu salah alamat. Seharusnya yang dimintai tanggung jawab adalah pemkab mura dalam hal ini bupati Hendra Gunawan, yayasan hanya pengguna lahan yang berhak kewenangannya bupati mura karena aset ini belum diserahkan ke pemkot Lubuklinggau,”tegasnya.

Ia juga menceritakan bahwa terbentuknya kotif Lubuklinggau, maka Pemkot Linggau dan Pemkab Mura sama-sama menertibkan adminiatrasi ini dan melalui tim invetarisasi milik mura dan terdaftar serta ditandatangani pada 2003 dan lahan yang diklaim masih masuk daftar aset Pemkab Mura.

Hendaknya dicari jalan baiknya, jadi Pertanyaan kenapa tahun 1983 dinyatakan ada pemilik, Berarti tahun 2003 harus dikeluarkan karena faktanya tidak pernah dikeluarkan dari aset daerah untuk jadi tanah milik karena harus melalui persetujuan DPRD, Yang punya sertifikat tidak juga salah artinya BPN yang tidak tahu mendasari apa sehingga ada sertifikat diterbitkan. Dan juga kenapa surat 121/85 diterbitkan bupati Sueeb Tamat kenapa tidak di stop atau dianulir kalau sudah terbit sertifikat 1983 milik Oknum pribadi tersebut.

” Kalau ini memang punya pak dedi silahkan ambil karena saya saksi hidup pak sueb itu paling baik dan jujur tidak mungkin menyerahkan lahan untuk masjid kalau itu lahan sengketa. Sama sama sadar dan selesaikan masalah ini,”sambungnya.

Dia meminta Bupati Hendra Gunawan turun tangan secepatnya menyelesaikan persoalan ini, karena memiliki kewenangan atas aset tersebut. NSR

Berikan nilai berita ini?

Berita Terkait ⚡️

error: DILARANG COPAS !!!