Panwascam Muara Lakitan “WARNING” ASN, Kades dan Perangkat Desa Agar Tetap Netral

MUSIRAWAS, Panjinews.com – Memanasnya pertarungan politik perebutan kepala daerah di kabupaten musirawas terkhusunya di kecamatan muara lakitan membuat Panwascam Muara lakitan mengambil tindakan akan menyebarkan surat Himbauan kepemerintah desa maupun kelurahan dan ASN di kecamatan muara lakitan serta memasang baleho di setiap tempat strategis guna untuk mencegah oknum ASN dan Perangkat Desa terlibat dalam politik praktis.

Ketua Panwascam kecamatan Muara Lakitan. Berry Firmansyah mengatakan menjelang Pilkada 2020 di musirawas terkhususnya di kecamatan muara lakitan pihaknya akan menginstruksikan seluruh pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di wilayah kecamatan muara lakitan untuk menyebarkan surat himbauan agar menjaga netralitas ASN dan perangkat desa.

“Sebab, ASN dan perangkat desa dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan maupun menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu,” jelasnya

Pihaknya akan menindak secara tegas karena sudah diatur dalam Pasal 280 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil Negara, kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa

Berry juga mengatakan Dalam Undang-undang Pemilu No 7 tahun 2017 kata Kades atau sebutan lainnya di sebut beberapa kali, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang ini serius me-warning bahwa mereka yang tersebut diatas harus benar-benar netral dalam pemilu, meskipun proses keterpilihan mereka juga melalui proses politik non partai.

Selain tersebut dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilihan umum, pentingnya netralitas ASN ini juga dibahas dalam Undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara serta peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin.

Didalamnya menerangkan asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, kode perilaku ASN maupun kewajiban dan larangan. Sehingga ketentuan terkait netralitas ASN bukan hanya di undang-undang Pemilu saja tetapi juga di atur dalam undang-undang ASN dan aturan disiplin kepegawaian.

Baca Juga:  "Di Nakhodai Bupati H2G" Program Disdukcapil Mura Sajikan Pelayanan Prima Untuk Masyarakat

Yang juga harus digaris bawahi ancaman pidana terhadap pelanggaran netralitas khususnya kepala desa atau sebutan lainnya, seperti terdapat dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukankan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),”terangnya

Di kalangan masyarakat sering terdengar pergunjingan dimana jika Bupati, Gubenur bahkan Presiden bisa kampanye mengapa Kades mendukung salah satu parpol atau calon Presiden justru dapat ancaman pidana.

Hal tersebut harus difahami bersama, karena Kades maupun Aparatur Sipil Negara merupakan perangkat pimpinan paling dasar dalam hirarki pemerintahan serta menjadi figur central dan tokoh rujukan di masyarakat yang sifatnya harus mengayomi seluruh lapisan masyarakat,

sehingga mereka harus menempatkan diri sesuai dengan mandat undang-undang untuk tidak mengambil bagian dari tim pemenangan peserta pemilu maupun membuat atau memberikan sikap yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

Menjadi nilai tersendiri memang ketika pimpinan masyarakat semacam Kades maupun perangkat bisa benar benar berdiri diatas dan untuk semua golongan, meskipun sebagian dari gelontoran dana ke desa yang diakunya sebagai buah perjuangan adalah hasil deal politik, kepala desa bukanlah merupakan representasi partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum. (NAS)

Berikan nilai berita ini?

Berita Terkait ⚡️

error: DILARANG COPAS !!!