Pin Emas DPRD Muratara Belum Miliki Nomor Inventaris Aset Daerah, “Berpotensi Disalahgunakan”

MURATARA, Panjinews.com – Atribut anggota dewan perwakilan rakyat daerah Musi Rawas Utara (DPRD Muratara) berupa pin emas seberat 1 suku atau seberat 6,7 gram yang dianggarkan Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk anggota DPRD, diketahui belum terdaftar jadi aset daerah. Hal itu terungkap saat wartawan membincangi Sekwan, sabtu (1/2).

Berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merekomendasikan untuk tidak dianggarkan, kalaupun itu terpaksa, maka pin emas yang bernilai lebih dari satu juta dan dibagikan kepada anggota DPRD harus menjadi aset daerah. Hal itu sepertinya tidak digubris oleh Sekretariat DPRD Muratara.

Saidi selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) membenarkan bahwa hingga saat ini pin emas bagi anggota DPRD yang dianggarkan di tahun 2019 belum didaftarkan menjadi aset daerah.

“Sementara untuk inventaris PIN emas tersebut belum kami buat, dan lagi jabatan mereka itukan masih lama, masih 5 tahun,” ujar Saidi Selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) ketika dipertanyakan inventarisir pin emas yang seharusnya terdaftar menjadi aset daerah.

Diakui Saidi, meskipun BPK tidak merekomendasikan, pengadaan pin emas tetap dianggarkan dan dibelanjakan dengan mengacu pada peraturan Bupati (Perbup) no 61 tahun 2019.

“Pengadaan pin emas ini mengacu pada Perbup no 61 tahun 2019, tentang pengadaan atribut dan perlengkapan, saya juga hanya menjalankan apa yang telah terkonsep, karena saya baru beberapa bulan menjadi sekwan, dan semua itu saya tinggal melaksanakan saja,” jelas nya.

Sementara itu pada pemberitaan sebelumnya, Efriansyah selaku Ketua DPRD Muratara membenarkan terkait pengadaan pin emas dan mengakui bahwasanya surat dari keterangan pin emas (Surat emas) saat ini berada dirumah nya.

““Kalau untuk PIN emas tersebut ada ,tapi kalau untuk kadar dan banyak gram nya saya lupa ,suratnya ada dirumah, kalau ingin lebih jelas silakan Hubungi Sekwan ,dan tanya dengan sekwan,” tuturnya dengan singkat .

Baca Juga:  Pemenang Tender Pembangunan RSUD Rupit "Janggal"

Perlu diketahui, hal ini menjadi polemik dikarenakan adanya dugaan potensi penyimpangan yakni potensi penyalahgunaan atau diselewengkan nya pin emas yang mana saat ini diketahui pin emas tersebut belum dinomori sebagai inventaris daerah dan belum juga terdaftar di bagian aset daerah atau di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muratara. (TIM)

Berikan nilai berita ini?

Berita Terkait ⚡️

error: DILARANG COPAS !!!