Proyek Pembangunan Gedung RSUD Rupit, Menuai Kritikan

MURATARA, Panjinews.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) inspeksi mendadak (Sidak) pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit. Sidak dilakukan Komisi III dalam rangka menjalankan fungsi yang melekat pada lembaga DPRD. Senin (16/9). Proyek yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2019, dengan anggaran Rp 14 milyar lebih untuk Pembangunan RSUD Rupit Muratara menuai beberapa kritikan dari Komisi III DPRD Muratara.

Penelusuran wartawan, Proyek yang diduga sejak awal sedikit mencurigakan karena, mulai dari masa penayangan lelang proses tender pada LPSE di ikuti sebanyak 17 perusahaan. Dari jumlah 17 peserta lelang, hanya satu perusahaan yang mengajukan penawaran yakni PT. Silampari Pratama Kencana sekaligus sebagai pemenang tender.

Ketua Komisi III DPRD Muratata, I Wayan Kocap mengungkapkan, fungsi DPRD diantaranya melakukan pengawasan. Fungsi itu kita laksanakan dengan melakukan Sidak pada pembangunan RSUD Rupit yang menelan anggaran lebih dari 14 miliar. Pihaknya melakukan sidak sesuai Tiga (3) fungsi DPRD yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut haruslah dijalankan dalam kerangka representasi rakyat khususnya di Muratara dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

“Komisi III menjalankan fungsi pengawasannya. Salah satu nya pengawasan terhadap pembangunan RSUD Rupit yang terindikasi ada beberapa item pekerjaan yang hilang dari RAB”, sebutnya.

Berdasarkan temuan lapangan Komisi III menemukan ada pemasangan batu bata tidak menggunakan stik,. Selain itu terdapat besi menonjol yang dapat menyebabkan pengecoran DAK diatasnya ditakutkan tidak menyatu. Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kualitas bangunan yang dikerjakan. Temuan ini sudah kita sampaikan kepada pihak rekanan, mereka siap membenahi apa yang kita saranka. Namun, jika hal ini tidak diindahkan Komisi III akan membongkar bangunan tersebut,” tegas I Wayn Kocap.

Baca Juga:  Wabup Muratara: Pencegahan Preventive Covid-19 Harus dari Puskesmas hingga RSUD

Menyikapi Pengawasan yang dilakukan Komisi III DPRD Muratara, pengamat APBD dan kebijakan pemerintah wilayah MLM, Taufik Gonda menyambut baik Sidak yang dilakukan anggota DPRD Muratara pada proyek pembangunan RSUD Rupit yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 14 miliar lebih ini.

“Kalau tidak salah tender proyek RSUD Rupit ini sepi peminat, proyek ini dikerjakan oleh PT. Silampari Pratama Kencana,” terang Taufik.

Lanjutnya, Sidak Komisi III itu dalam rangka menjalankan tugas pengawasan yang telah di amanatkan undang-undang kepada lembaga tersebut. Hak pengawasan DPRD juga melekat terhadap perda APBD yang memiliki implikasi tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perda perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD).

“Wajar DPRD melakukan pengawasan, agar pembangunan fasilitas umum tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat banyak khusus masyarakat Muratara,” tukasnya. TIM

Berikan nilai berita ini?

Berita Terkait ⚡️

error: DILARANG COPAS !!!