Sengketa Lahan Warga Vs PT PPA, Pemkab Terkesan Tak Punya Kebijakan

MUSIRAWAS. Panjinews.com – Ratusan warga Desa Prabumulih, Kecamatan Muara Lakitan “Geruduk” Kantor Bupati. Kedatangan warga ini, guna menagih janji kejelasan realisasi penyerahan lahan plasma. Senin (10/12) siang. Aksi demo warga sendiri, berjalan cukup alot dengan pengawalan ketat barikade personil keamanan pihak kepolisian Polres Mura.

Koordinator Aksi Demontrasi, Untung mengatakan kedatangan mereka lantaran tak kunjung adanya kejelasan, baik dari pihak perusahaan perkebunan PT. Pratama Palm Abadi (PPA) maupun kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) musi rawas (Mura).

Dalam orasinya, ia bersama warga mendesak pihak PT. PPA segera menutaskan kejelasan penyerahan lahan plasma. Kemudian, warga pun meminta PT. PPA segera menyediakan kakurangan lahan plasma sawit seluas kurang lebih 492,93 Ha kepada masyarakat.

“Kami masyarakat Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas didampingi LSM Front Perlawanan Rakyat Reformasi Republik Indonesia meminta kepada Bupati Musi Rawas untuk segera menyelesaikan persoalan konflik masyarakat dengan PT Pratama Palm Abadi (PPA),” ungkapnya

Dijelaskanya, bahwa ketidakjelasan realisasi penyerahan lahan plasma. Warga sudah bertahun-tahun menunggu. “Kita juga turun aksi, meminta pemkab Mura yakni Bupati jangan diam saja. Karena saat ini masyarakat jadi imbasnya. Pemerintah mestiknya kasih sanksi PT PPA karena dianggap sudah mengangkangi aturan dan kesepakatan,”jelasnya.

Lanjutnya, untuk menegaskan bahwa persoalan ini. Berdampak buruk pada masyarakat. Salah satunya, meningkatkan angka putus sekolah dan angka kemiskinan semakin tinggi. Hal itu dikarenakan lahan masyarakat yang sudah diambil oleh perusahaan untuk lahan plasma.

“jika memang tidak ada tanggapan maupun putusan yang diharapkan masyarakat, maka masyarakat agar bersatu menghentikan operasional paksa PT PPA. Sebab menurutnya, permasalahan ini sudah berlarut hingga tiga tahun lamanya yang sampai hari ini belum ada kejelasan,” tegasnya

Baca Juga:  "Geram" Listrik Selalu Padam, Warga BTS Ulu Kecam PLN

Sementara itu, Kepala Pengembangan PT PPA Suroso mengatakan, pembangunan kebun plasma yang sudah mendapat izin sejak 2010 dan sosialisasi bulan pada Bulan Maret 2011, dan kita komitmen menyelesiakan kebun plasma, dan diarahkan ke arah Keramat Kulit, namun ternyata lahan tersebut masuk ke daerah Muba.

“Untuk efektif pendataan plasma kami telah lakukan ditahun 2017. kemudian di tahun itu juga ada SK akreditasi kepemilikan lahan dari camat dan ditindak lanjuti dengan membentuk tim plasma kecamatan dan desa. Sedangkan belum dilakukan akad kredit lahan plasma hingga saat ini yakni, lantaran proses identifikasi oleh BPN saat ini masih berlangsung,”katanya.

Sementara,  Pj Sekda Kabupaten Mura, Priskodesi menyampaikan, lantaran belum mendapat kesepakatan maka pihaknya akan menjadwalkan ulang untuk melakukan audiensi pada Selasa (18/12) mendatang. Dimana dalam audiensi tersebut, akan langsung memangil pimpinan perusahaan yang dapat mengambil keputusan.

“Karena percuma kalau yang hadir orang yang tidak memberikan keputusan. Untuk itu dalam audiensi mendatang harus datang pimpinan perusahaan yang mampu mengambil keputusan. Begitu juga kepada masyarakat tidak perlu membawa massa banyak, hanya cukup perwakilan yang bisa mengambil keputusan dan juga memiliki data yang akurat,” pungkasnya. NSR

Berikan nilai berita ini?

Berita Terkait ⚡️

error: DILARANG COPAS !!!